Harian Kompas (27/2) memuat artikel ”Mitos Neososialisme” oleh Mario Rustan. Di dalamnya, sang penulis mengatakan, dimuatnya sejumlah artikel mengenai sosialisme di harian Kompas beberapa hari sebelumnya merupakan bentuk ”kecintaan” para intelektual kiri Indonesia atas ”rezim otoriter di Rusia, China, Iran, dan Amerika Latin” serta ketidaksukaan mereka atas ”Barat dan kaum menengah ke atas Indonesia”.??Agaknya penulis melupakan fakta bahwa dua penulis artikel di Kompas yang dikritik—Ivan Hadar dan Robert Bala—adalah simpatisan orang miskin dan pencinta sosialisme, yang persis merupakan dua elite intelektual Indonesia didikan Eropa Barat, yaitu Jerman dan Spanyol.

Terlepas dari itu, saya justru ingin menegaskan betapa eratnya konstitusi kita dengan nilai-nilai sosialisme.

Jiwa kemerdekaan

Dalam artikel pada 15/8/2007, saya menulis tentang pilihan ideologis bangsa Indonesia yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan kita (Pembukaan UUD 1945) untuk mengusung tipe ideologi komunitarianisme demokratik.Hal ini karena deklarasi kemerdekaan kita menekankan pada upaya untuk ”memajukan kesejahteraan umum”.Ini membedakannya dengan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang lebih bersifat individualisme demokratik.

Dalam artikel itu, saya mengutip kajian Harvard Business School yang membagi dua jenis ideologi, yaitu individualisme dan komunitarianisme.Salah satu varian individualisme, yaitu individualisme demokratik, lebih menekankan ”persamaan kesempatan, berbasis kontrak, hak-hak milik, daya saing untuk memuaskan kebutuhan konsumen (yakni sebagian dari masyarakat yang punya daya beli), serta peran minim dari negara”.

Sementara itu, salah satu varian komunitarianisme, yaitu tipe ideologi komunitarianisme demokratik (untuk membedakan dengan komunitarianisme yang tidak demokratik, yaitu fasisme dan feodalisme), lebih berorientasi pada ”persamaan hasil (yang diharapkan bisa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa), hak dan kewajiban anggota komunitas, memuaskan kebutuhan seluruh komunitas (terlepas punya daya beli atau tidak), peran aktif negara, serta bersifat holistik atau saling tergantung antarmanusia, dan manusia dengan alam”.

Pembukaan UUD 1945 itu tentu tidak terlepas dari tradisi para pendiri republik yang banyak sekali bersentuhan dengan para pemikir sosialis Eropa maupun interaksi mereka dengan sesama pejuang kemerdekaan Asia.

Bung Karno (seorang nasionalis, internasionalis, dan seorang pejuang sosialisme Indonesia) bahkan kerap mengutip para pemikir sosialis Eropa dalam tulisan-tulisannya yang terpenting selama era pergerakan.

Roger K Paget (sebagaimana dikutip Alfian dalam buku Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia) dalam kata pengantar untuk buku Indonesia Accuses: Soekarno’s Defence Oration in the Political Trial of 1930 bahkan menyebutkan, dalam tulisan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dibuat tahun 1926, Bung Karno mengutip sebanyak 13 kali sejumlah tokoh sosialis, mulai dari Otto Bauer (2 kali), Friederich Engels (3 kali), Karl Kautsky (1 kali), dan Karl Marx (7 kali).

Sementara dalam pidato pembelaaannya di hadapan pengadilan kolonial di Bandung pada tahun 1930, yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno mengutip sebanyak 24 kali tokoh sosialis dunia untuk mempertahankan posisi politiknya, yakni memerdekakan Indonesia bebas dari kolonialisme kapitalistik.

Daftar itu tentu akan lebih panjang lagi jika kita menyimak tulisan-tulisan para bapak bangsa yang lain, seperti HOS Cokroaminoto, Tan Malaka, Semaoen, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, dan Amir Sjarifuddin.

Jika majalah prestisius Newsweek pada awal abad ke-21 ini mengumumkan bahwa ”kita sekarang semua adalah sosialis” tentu karena para pendiri bangsa kita pada awal abad lampau sudah memiliki kegeniusan yang otentik. Setidaknya, mereka sudah memikirkan hal yang sama dengan editor Newsweek (bacaan favorit kelas menengah ke atas di dunia) hampir seratus tahun lebih awal!

Tentu saja dalam sejarah perjalanan bangsa ini kegeniusan para bapak bangsa yang otentik itu sempat terinterupsi selama 32 tahun era Orde Baru yang menghabiskan sebagian waktunya untuk memfitnah sosialisme sebagai ideologi para ateis dan kaum ekstremis.

Kembali ke semangat awal

Hampir 64 tahun kita merdeka dan sudah lebih dari 10 tahun kita memasuki era reformasi, tetapi kita justru semakin jauh dari jiwa sosialisme yang diamanatkan para bapak (dan ibu) bangsa melalui Pembukaan UUD 1945.

Hak-hak ekonomi rakyat malah diingkari oleh sebagian besar elite politik dan ekonomi kita.Di antara indikasi dari pengingkaran itu adalah dikeluarkannya undang-undang yang memberangus kedaulatan rakyat atas sumber daya ekonomi bangsa.

Salah satu, misalnya, adalah diloloskannya Undang-Undang Penanaman Modal oleh mayoritas fraksi di DPR (ditolak hanya oleh dua fraksi, yaitu PDI-P dan PKB). Undang-undang ini malah mengancam kedaulatan kaum tani atas tanah karena bisa dikuasai melalui hak guna usaha (HGU) oleh para investor asing selama 185 tahun, hak guna bangunan (HGB) selama 160 tahun, dan hak pakai selama 140 tahun. Ini jelas mengingkari hak petani kita atas fungsi sosial dari tanah di republik ini.

Hampir 64 tahun kita merdeka, ada tiga hal yang justru berada dalam bahaya.?Pertama, kedaulatan bangsa (terutama di bidang pangan, energi, keuangan, dan pertahanan).?Kedua, keadilan sosial.?Ketiga, ke-bhinneka-tunggal- ika-an kita berdasarkan Pancasila.

Semua ini terjadi karena banyak elite politik kita telah mengganti semangat demokrasi, patriotisme, dan sosialisme dengan semangat pragmatisme ala neoliberal, plutokrasi (kekuasaan politik berdasarkan uang), bahkan kleptokrasi (kekuasaan politik berdasarkan kemampuan mencuri uang).

Kehendak mulia para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial kian digantikan oleh histeria spekulasi keuangan global kapitalistik.

Sayang sebagian elite kita baru sadar setelah bacaan favorit mereka, Newsweek, menyadarkan bahwa menjadi sosialis itu bukan sebuah bentuk kepurbakalaan politik, melainkan lagu mars dan semangat zaman kita.

* Budiman Sudjatmiko Ketua Umum Repdem PDI-P

Artikel ini pernah dimuat di Harian KOMPAS –Kamis, 5 Maret 2009