Undang-Undang Desa lebih konkrit dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tahun 1960 ngatur yang diatas tanah, ngatur sumber daya alam yang ada di bawah tanah.

Menurut saya ada kekeliruan Wibowo dalam melihat proses transisi demokrasi. Kekeliruan itu adalah simplifikasi atas latar belakang, ritme maupun prospek demokratisasi itu sendiri...

Jadi, tidak benar jika hitungan desa rata-rata hanya akan mendapat Rp1 miliar. Yang benar adalah Rp 1,4 miliar....

Hikmahnya saya bisa bertemu teman dari Yogya yang sudah puluhan tahun tak berjumpa...