C. Andi Nurpati (mantan anggota KPU)  

Pada hari senin tanggal 17 Agustus 2009 Zainal Arifin Hoesein memerintahkan kepada Masyuri Hasan dan Nalom Kurniawan untuk mengantar surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 dan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 ke Komisi Pemilihan Umum kepada Andi Nurpati di Gedung JakTV. (sebagaimana RDPU antara Panja Mafia Pemilu dengan Mahkamah Konstitusi melalui Sekjen MK Djanedri M. Gaffar mengatakan bahwa Andi Nurpati setelah menerima surat tertanggal 17 Agustus 2009 itu kepada Masyuri Hasan dan Nalom Kurniawan “seharusnya seperti ini?” dan “kalau tidak mengubah suara, kenapa dikabulkan?” dan Andi Nurpati menolak menandatangani surat tanda terima). Andi Nurpati setelah membaca surat tersebut menyuruh staf Mahkamah Konstitusi (Masyuri Hasan dan Nalom Kurniawan) untuk memberikan surat itu kepada Hari Almavintono (mantan supir Andi Nurpati) lalu memerintahkan Hari Almavintono untuk memberikan surat itu kepada Matnur (staf biro teknis KPU)  .
Pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2009 Matnur menerima surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 dan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009. Beberapa hari kemudian Matnur kembali menanyakan perihal surat MK itu dan Andi Nurpati hanya meminta Matnur menyampaikan sebagai arsip.
Pada tanggal 2 September 2009 Komisi Pemilihan Umum mengelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih. Ketika rapat pleno itu berlangsung Ketua KPU yang membuka rapat tersebut kemudian digantikan oleh Andi Nurpati untuk memimpin rapat pleno karena ketua KPU pada saat itu sedang berhalangan. Pada saat memutus calon terpilih untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 Andi Nurpati menggunakan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 (surat palsu mahkamah konstitusi) dan tidak menggunakan 112/PAN.MK/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (surat asli mahkamah konstitusi). Sedangkan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 digunakan oleh Andi Nurpati untuk memutuskan pada rapat pleno tersebut.
Pada tanggal 20 Oktober 2009 terjadi pertemuan antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum, di dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang penggunaan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 (surat palsu mahkamah konstitusi) dan  tidak menggunakan 112/PAN.MK/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (surat asli mahkamah konstitusi).
 
Point-point kejanggalan

• Pada hari senin tanggal 17 Agustus 2009 Zainal Arifin Hoesein memerintahkan kepada Masyuri Hasan dan Nalom Kurniawan untuk mengantar surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 dan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 ke Komisi Pemilihan Umum kepada Andi Nurpati.
  Apakah Andi Nurpati mengenal mantan Panitera Mahkamah Konstitusi  Zainal Arifin Hoesein? Apakah pada tanggal 17 Agustus 2009 antara Andi Nurpati dan Zainal Arifin Hoesein ada komunikasi? Apakah memang telah bisa berkomunikasi sebelumnya terkait surat-surat jawaban Mahkamah Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum?

• Pada hari senin tanggal 17 Agustus 2009 saat menerima surat dari staf Mahkamah Konstitusi (Masyuri Hasan dan Nalom Kurniawan) yang mengantar surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 dan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 ke Komisi Pemilihan Umum kepada Andi Nurpati.
  Mengapa Andi Nurpati menolak menandatangani surat tanda terima dari staf MK tersebut? Dan malah menyuruh staf MK untuk memberikan surat tertanggal 17 Agustus 2009 kepada Hari Almavintono (mantan supir Andi Nurpati)?

• Ketika Hari Almavintono (mantan supir andi Nurpati) mengingatkan surat tersebut Andi Nurpati memerintahkan Hari Almavintono untuk memberikan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 dan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 kepada Matnur (staf biro teknis KPU). Lalu setelah beberapa hari kemudian ketika Matnur menanyakan surat itu Andi Nurpati hanya meminta matnur menyimpan sebagai arsip.
  Mengapa Andi Nurpati terkesan menyepelekan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 dan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 tersebut? Padahal surat itu diantar secara resmi oleh staf MK dilengkapi dengan surat tanda terima pengantaran surat tersebut?

• Pada tanggal 2 September 2009 Komisi Pemilihan Umum mengelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih. Andi Nurpati memimpin rapat pleno karena ketua KPU pada saat itu sedang berhalangan. Pada saat memutus calon terpilih untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 Andi Nurpati menggunakan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 (surat palsu mahkamah konstitusi) dan tidak menggunakan 112/PAN.MK/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (surat asli mahkamah konstitusi). Sedangkan 113/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 digunakan oleh Andi Nurpati untuk memutuskan pada rapat pleno tersebut.
  Mengapa Andi Nurpati menggunakan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 (surat palsu mahkamah konstitusi) dan tidak menggunakan 112/PAN.MK/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (surat asli mahkamah konstitusi)? Padahal surat mahkamah konstitusi tertanggal 14 Agustus 2009 hanya dikirim menggunakan faks sedangkan surat mahkamah konstitusi nomor 112/PAN.MK/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (surat asli mahkamah konstitusi) surat resmi yang dikirimkan mahkamah konstitusi? Apabila alasan Andi Nurpati tidak menggunakan surat mahkamah konstitusi nomor 112/PAN.MK/VII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 (surat asli mahkamah konstitusi) karena tidak ada stempel dapatkah Andi Nurpati menunjukan surat yang tidak bersetempel itu di Panja Mafia Pemilu ini?

• Apakah Andi Nurpati mengenal secara langsung Arsyad Sanusi, Neshawati dan Dewi Yasin Limpo? Seberapa sering pertemuan Andi Nurpati dengan ketiga orang tersebut?