Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko
"Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas..."

Bergabung


Berlangganan Newsletter

Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:

Politik yang Membebaskan
30 Nov -0001
Kita hidup di sebuah masyarakat yang berjalan dalam sistem yang dinamik dan kompleks. Kompleksitas masyarakat Indonesia menyebabkannya mengidap potensi untuk berkembang dan bergerak ke dalam berbagai kemungkinan keadaan....

Artikel untuk Rubrik ‘BENTARA’- KOMPAS

Politik yang Membebaskan
Sibernetika dalam Model Sistem Aktif-Berkembang

Oleh: Budiman Sudjatmiko*

“Sibernetika manusia, itulah yang sering kau sebut sebagai politik, Socrates…”
-Plato dalam “Clitophon”

 

Kita hidup di sebuah masyarakat yang berjalan dalam sistem yang dinamik dan kompleks. Kompleksitas masyarakat Indonesia menyebabkannya mengidap potensi untuk berkembang dan bergerak ke dalam berbagai kemungkinan keadaan. Ia bisa tertata dan maju, namun ia juga bisa diluluh-lantak-an. Semuanya bergantung dari bagaimana kita menjadikan sistem dinamik ini bermanfaat bagi semua, sehingga akan dipertahankan oleh semua penghuni sistemnya. Yang pemikir maupun yang pekerja, yang minoritas maupun yang mayoritas.

Tapi yang jelas masyarakat tidak bisa dipertahankan secara bersama-sama oleh segelintir mereka yang berpunya dan mayoritas yang tidak berpunya sekaligus. Ini terjadi ketika ilmu pengetahuan yang disalahgunakan telah menciptakan sebuah masyarakat yang diatur oleh teknokrasi yang dingin, piranti lunak pencipta kepincangan sosial.

Hanya jika kita mengecualikan tipe masyarakat yang terakhir, semuanya memungkinkan untuk bekerja secara sengaja mencari titik keseimbangan baru yang menjamin kesejahteraan umum dan kelangsungan hidup.

Kompleksitas, Homeostasis dan Sibernetika
Sebuah pranata sosial merupakan sebuah sistem yang dinamik. Ia bukan entitas yang beku, meskipun kaum konservatif dengan sia-sia kerapkali berusaha membekukannya dalam lemari es sejarah.

Globalisasi, yang pada hakekatnya menjadi variabel yang ‘baru’ masuk dalam sistem telah mempengaruhi  kadar kompleksitas  masyarakat Indonesia dengan cara-cara (a) membentuk konfigurasi-konfigurasi dari saling hubungan-saling hubungan yang berkembang di masyarakat kita, misalnya munculnya sistem multi-partai dalam bidang politik, sistem buruh kontrak (outsourcing) dalam model penyerapan tenaga kerja, ; dan juga (b) membentuk konstelasi-konstelasi dari berbagai elemen (politik, ekonomi, sosial, budaya, lokal, nasional, regional dan global) ; atau alternatif ke tiga , (c). merupakan gabungan dari keduanya

Dan seluruh kemungkinan tersebut berkembang setiap harinya, karena setiap pranata, (yang disebabkan oleh maraknya peluang yang ditawarkan oleh pendidikan, teknologi, komunikasi, kemakmuran serta berinteraksinya seluruh kemungkinan ini) pada akhirnya meningkatkan keanekaragaman (variety ) lebih banyak lagi. Keanekaragaman adalah sejumlah keadaan yang mungkin terlahir dari berkembangnya sistem yang dinamis dan berinteraksi dengan sistem lain.
Akhirnya muncul pertanyaan: apakah mungkin untuk mengendalikan keanekaragaman? Ashby, pakar teori manajemen, mengatakan bahwa hanya keanekaragaman-lah yang sanggup menyerap keanekaragaman, agar bisa memastikan bahwa sistem yang ada bisa menyeimbangkan keanekaragaman lingkungannya. Dengan begitu akan memungkinkan untuk mengembangkan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sebuah transformasi sosial yang dikehendaki oleh kita semua.
Lantas apa tujuan itu semua? Tak lain adalah untuk mencari sebuah titik keseimbangan baru, yang memungkinkan masyarakat Indonesia tetap bertahan dalam keanekaragaman yang baru. Di sini lah kita perlu berbicara tentang merancang sistem pemerintahan, sistem sosial-budaya dan sistem ekonomi (termasuk manajemen produksinya sebagai mata air kegiatan ekonomi) yang memiliki titik keseimbangan baru, yang disebut oleh ahli manajemen sibernetika Inggris, Stafford Beer, sebagai homeostasis.
Maksudnya begini. Jika sistem masyarakat Indonesia dimaksudkan untuk tetap aktif/berkembang, maka kita membutuhkan sebuah konsep equilibrium yang tidak ajeg, melainkan titik equilibrium yang terus bergerak, sebagai respon terhadap guncangan-guncangan yang dialami sistem secara keseluruhan.  Ini lah homeostasis.

Penting bagi sebuah sistem yang hidup untuk terus menggerakan titik stabil/equilibriumnya. Hanya dengan cara itu sistem sosial dinamik yang bernama Indonesia ini bisa dipertahankan. Namun tentu saja pergerakan titik equilibrium atau homeostasis ini jangan terlalu cepat karena jika demikian akan meremuk seluruh sistem. Ia harus tetap bisa bergerak di dalam batas-batas fisiologisnya.

Alasannya sederhana saja: bahwa sistem masyarakat pada hakekatnya tersusun dan bekerja sebagaimana sistem neurofisiologis organisme hidup, seperti manusia atau binatang yang membutuhkan titik stabilitas tertentu yang terus aktif bergerak.

Titik stabilitas makhluk hidup tercapai disebabkan oleh adanya pasokan oksigen yang lancar ataupun peredaran darah dari dan ke seluruh tubuh makhluk hidup. Namun jika, misalnya, peredaran darah itu terlalu deras maka akan memecahkan pembuluh darah atau stroke.

Jika stroke, maka manusia memang mencapai titik keseimbangan barunya yang ajeg: kematiannya!

Dan bagi sebuah sistem masyarakat, kesejahteraan umum seluruh bangsa merupakan homeostasis-nya!

Ilmu manajemen untuk menghadapi tantangan kompleksitas ini disebut sebagai sibernetika, yang menurut perintisnya Norbert Wiener disebut sebagai ilmu komunikasi dan pengendalian (Wiener, 1948). Sibernetika juga merupakan ‘ilmu organisasi yang efektif’, yang menerapkan seperangkat hukum dari sistem kompleks.

Sibernetika menawarkan konsep dan model untuk mengurusi kompleksitas –tidak hanya dengan cara ‘menyembuhkan’ efek-efek samping dari perubahan. Namun ia juga memungkinkan kita untuk merancang sebuah model sistem yang aktif-berkembang (viable system model) untuk menyisihkan dinamika yang tidak perlu dan menyerap dinamika yang diperlukan saja.

Dengan manajemen sibernetis ini diharapkan para praktisi politik di DPR dan pembuat kebijakan di pemerintahan tidak tergagap-gagap di hadapan altar kompleksitas sistemik  ini.

Pola Berulang
Lantas apa yang memikat dari model sistem aktif-berkembang ini? Yang memikat dari model ini adalah melihat sistem sosial seperti sebuah organisme hidup. Yaitu adanya pengulangan pola dan saling hubungan yang sama pada berbagai level, yang disebut sebagai pola berulang (recursion).
Beer mengatakan bahwa dalam sistem ini “yang menyeluruh selalu dapat kita temui dalam tiap-tiap unsur pembentuknya…ini merupakan sesuatu yang bisa kita pelajari dari ilmu biologi, di mana bisa kita temukan cetak biru genetis dari seluruh organisme di dalam tiap-tiap sel-nya” (Brain of the Firm).
Prinsip pola berulang menyatakan bahwa seluruh sistem yang aktif di dalamnya mengandung sejumlah sistem yang aktif juga, dan di lain pihak ia juga bagian dari sistem-sistem aktif yang lebih besar, di mana informasi memainkan pernan kunci.

Misalnya kita membuat model tentang negara Indonesia. Maka salah satu elemen dari negara Indonesia adalah sistem ekonominya yang kapitalis neoliberalistis; kemudian dari sistem tersebut kita akan bisa melihat adanya sektor industri manufaktur tertentu yang kebanyakan memproduksi barang-barang konsumsi yang berorientasi ekspor. Kemudian dari sana kita bisa me-modelkan sebuah perusahaan yang memproduksi barang pecah belah, sebagai industri ringan dari barang konsumsi. Pada gilirannya, kalau kita lacak terus kita akan menemui sebuah pabrik barang pecah belah di kawasan industri Pulogadung, misalnya. Elemen-elemen pembentuk sebuah pabrik barang pecah belah di Pulogadung ini adalah  bengkel kerja yang terdiri dari berbagai bagian, dan elemen dari bagian/seksi ini adalah manusia pekerja atau buruh.

Dan pada akhirnya, manusia yang bekerja ini (working people) merupakan sebuah sistem aktif-berkembang (viable system) yang terdiri dari sistem saraf yang dialiri darah dan juga terdiri dari banyak cetak biru genetis sel-nya. Ini lah unit dasar dari manajemen sibernetika. Memandang sistem dunia, negara, ekonomi dan sebagainya dari kacamata manusia yang hidup dengan segala sistem neurofisioligisnya, bukan dari kacamata ilmu pengetahuan yang telah disalahgunakan kapitalisme menjadi sistem teknokrasi yang dingin dan congkak.

Mari kita kembali ke unit dasar analisis-nya, yaitu manusia yang hidup dan bekerja. Manusia tentu saja tidak hanya punya satu status. Si manusia pekerja ini bukan cuma menjadi bagian dari sistem ekonomi neoliberalistis yang mencampakkan dirinya dari kesempatan menguasai atau terlibat aktif dalam manajemen perusahaannya. Bahkan dengan berlakunya sistem outsourcing dalam sistem produksi, dirinya sangat mudah untuk dipecat dari pekerjaannya.

Pada saat yang bersamaan, dia juga menjadi anggota, katakanlah, serikat buruh sektor industri logam dan kristal unit kerja pabrik barang pecah belah di kawasan industri Pulogadung. Di mana unit kerja dari serikat pekerjanya ini juga merupakan bagian dari serikat pekerja tingkat kota, tingkat propinsi, maupun juga tingkat nasional.

Dan bukannya tidak mungkin, si manusia pekerja ini juga pada saat bersamaan merupakan anggota pengurus ranting dari sebuah partai politik di sebuah kelurahan tempat tinggalnya, yang terus tersusun hirarkinya hingga tingkat nasional dan seterusnya.

Dalam seluruh level dan tingkatan itu, susunan organisasi atau manejemen perusahaan akan menjadi alat yang mengekang (constraining) bagi dirinya jika organisasi ekonomi maupun politik yang diikutinya tidak disusun berdasarkan konsep pola yang berulang (recursive) sebagaimana yang dimaksudkan oleh model sistem aktif-berkembang (viable system model).Sebuah sistem yang mampu menjaga homeostasis-nya, sebagai sebuah kualitas yang ingin dicapai oleh seluruh sistem yang aktif.

Dari prinsip-prinsip inilah, Beer mengkonstruksi model berlapis lima bagi sistem yang aktif, yang dia dasarkan pada sistem saraf manusia. Karena itu pula, konsep pola berulang berlapis lima ini dianggap paling peduli dengan masa depan kemanusiaan karena manusiawi dari segi biologis maupun sosiologis. Sebagai seorang Sosialis, Beer membedahnya mulai dari unit paling material kehidupan manusia, yaitu pabrik. Dari pabrik lah, dia merancang sistem total masyarakat yang memanusiakan manusia, yang merindukan kebebasan, keadilan sekaligus membutuhkan kepemimpinan.
Menurut Beer, model ini menarik garis pembatas antara tiga lapis terbawah dari hirarki/susunan yang ada yang mengatur operasi sehari-hari dari keseluruhan sistem aktif (ini disebut dengan system 1, 2, dan 3), sementara dua lapis teratas manajemen (yang disebut sebagai sistem 4 dan 5), yang menentukan perkembangan ke depan serta arahan secara menyeluruh perusahaan. Pada lapisan terbawah hirarki tersebut, tiap-tiap pabrik dalam setiap perusahaan berinteraksi dengan lingkungan luarnya, dan melalui aliran input serta ouput material itulah akan menghasilkan produk  dari sistem 1.
Tiap-tiap pabrik beroperasi dengan cara-cara yang pada prinsipnya otonom, dan dibatasi hanya oleh aturan-aturan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem perusahaan secara menyeluruh. Sistem 2 mentransmisikan produk-produknya ke berbagai pabrik serta menyalurkannya ke atas ke direktur operasi yang ada di sistem 3. Tiga lapisan yang paling bawah ini mencegah upaya campur tangan manajemen di level atas terhadap aktivitas produksi sehari-hari. Akan tetapi, ketika ada persoalan serius yang menyangkut keselamatan seluruh perusahaan, maka sistem 3 atau lapisan di atasnya akan diberitahukan dan dimintai bantuan.
Sistem 4 dan sistem 5 hanya campur tangan dalam aktivitas produksi di bawah kondisi-kondisi seperti ini. Sistem 4 membutuhkan penciptaan sebuah level manajemen baru yang didedikasikan bagi pengembangan dan perencanaan ke depan yang akan menyediakan sebuah ruang bagi diskusi dan pembuatan keputusan. Sistem 4 juga menyediakan koneksi yang vital antara kehendak bebas (otonomi) dan pengendalian otomatis atau, dalam kasus manajemen industri, menjadi koneksi yang vital antara regulasi yang tersentralisir dengan desentralisasi. Dalam kondisi normal, ia memungkinkan level-level di tingkat bawah berperilaku secara otonom, namun dapat pula memancing intervensi dari manajemen di atasnya jika diperlukan.

Level yang paling atas dari model tersebut, yakni sistem 5, menggambarkan posisi ‘chief executive’ yang dipegang oleh para pengawas yang diangkat pemerintah, yang menentukan arah keseluruhan jalannya perusahaan dan level produksi yang dibutuhkan.

Sistem ini telah memulai demokrasi dari tempat kerja (workplace) dan pernah diterapkan oleh Stafford Beer di Cile pada masa kekuasaan Salvador Allende, saat pemerintah sosialis itu (1970-1973) harus mengelola perusahaan-perusahaan asing yang telah dinasionalisasi. Inilah periode yang disebut oleh kolumnis The Guardian, Andy  Becket sebagai periode ‘sosialis internet’, di mana jaringan komunikasi interaktif merangkaikan basis konstituen, tempat kerja dengan kantor kepresidenan yang mentransformasikan sistem sosial yang lebih egaliter dan responsif (The Guardian, 8 September 2003).

 

Otonomi dan Pengendalian
Merupakan sebuah hal yang memungkinkan bagi umat manusia untuk menghitung seperangkat struktur organisasional yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan aktual manusia, baik itu selaku system yang aktif-berkembang dengan kehendak bebasnya, dan sekaligus pada saat bersamaan menjadi anggota masyarakat yang koheren yang juga memiliki pilihan-pilihan kolektif. Pasti ada sebuah fungsi yang bisa ditakar (computable)  yang menentukan kadar sentralisasi yang konsisten dengan efektivitas serta tidak merampas kebebasan individu pada setiap tingkat/level yang memiliki pola berulang/sama dalam sebuah masyarakat.

Semuanya beroperasi dalam batas-batas fisiologis. Menurut Beer, dalam sistem yang otoriter, keadaan homeostat (titik keseimbangan yang dinamis dan bergerak) di kalangan  rakyat telah kehilangan fleksibilitasnya: sementara dalam sistem yang permisif, homeostat rakyat bergerak tanpa arah dan tujuan. Kebebasan seharusnya merupakan unsur inheren yang terukur dari efektivitas keseluruhan sistem masyarakat yang aktif-berkembang, di mana tujuan-tujuan dari perkembangannya disadari oleh seluruh komponen masyarakatnya. Ketika sebuah masyarakat gagal mendefinisikan tujuan-tujuannya, maka euforia kebebasan di dalamnya bisa memancing otoriterisme.

Sistem aktif-berkembang ini merupakan sebuah sistem yang bisa dimanfaatkan/berguna baik bagi kalangan pekerja sampai kalangan menteri, yang karena berpola pengulangan pada setiap unit-nya akan memungkinkan adanya sistem umpan balik yang mengkaitkan rakyat dengan jajaran pemerintahan.

Apakah kita memerlukan ketrampilan khusus untuk menjalankan sistem ini? Beer menjawabnya: tidak. Orang yang paling paham bekerjanya sistem ini adalah mereka yang mengoperasikannya, yaitu para pekerja. Sehingga partisipasi orang-orang yang bekerja dalam proses manajemen sangatlah dimungkinkan, dan para pakar hanya dibutuhkan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan.

Keunggulan seperti inilah yang memungkinan dirancangnya sebuah sistem manajemen yang secara teoritis dapat berfungsi di manapun. Sistem yang merentang dari sebuah bagian paling rendah/kecil sebuah pabrik yang memproduksi barang pemenuhan kebutuhan sehari-hari rakyat hingga tim ekonomi dan politik kepresidenan yang memproduksi kebijakan.

Pada akhirnya, dalam kompleksitas yang kita butuhkan adalah kejernihan yang melindungi segenap bangsa. Yang dikecualikan dari partisipasi dari sistem ini tentunya adalah para penjahat kambuhan dan pemalas (itupun jika kemalasan tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan yang paling lunak). Sibernetika politik (politik yang membebaskan) adalah politiknya orang-orang yang bekerja dan tidak malas berpikir, bukan politiknya tukang ijon dan jawara petualang modal.
*Pegiat Politik di PDI-Perjuangan

 

Politik yang Membebaskan.pdf

Print Friendly and PDF

Sosialisasi Undang - Undang Desa

Kita sedang menyaksikan bagaimana revolusi teknologi mengubah secara fundamental seluruh segi kehidupan masyarakat. Mulai dari cara kita hidup, bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian pula dengan institusi-institusi sosial-ekonomi—politik yang mengatur kehidupan masyarakat..

Poltikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengkritik pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar petani dan nelayan tidak berpolitik praktis....

Pemerintah dan DPR sudah mensahkan Undang-Undang Desa pada akhir tahun lalu. Pemerintah perlu melakukan persiapan agar desa mampu melaksanakan undang-undang itu secara benar.