VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan rupanya belum memiliki satu sikap terhadap usulan Dana Alokasi Khusus Daerah Pemilihan. Satu kubu mendukung usulan itu, sementara satu kubu lain menolak keras.

Politisi PDIP yang duduk di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Budiman Sudjatmiko, misalnya, menyatakan Dana Dapil itu tidak logis. Menurut Budiman yang ditemui di sela-sela meninjau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Mataram dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, itu, pembangunan daerah adalah wewenang pemerintah, bukan legislatif.

Anggota Dewan, kata Budiman, tidak memiliki wewenang untuk mengalokasikan dana tersebut ke daerah apalagi dari daerah pemilihan tertentu. "Dengan tegas kami menolak meskipun bagaimanapun juga kami setuju adanya pemerataan pembangunan dan alokasi untuk daerah. Tapi di mana-mana tugas DPR adalah menyusun dan menyetujui jumlah anggaran untuk daerah," kata Budiman, Senin 7 Juni 2010. "Sementara penentuan jumlah alokasi dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan programnya."

Usulan program Dana Alokasi Khusus Daerah Pemilihan itu dinilai melampaui kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Tidak hanya itu pihaknya juga menyoroti tentang jumlah dana sebesar Rp 15 miliar yang diusulkan untuk alokasi dana dapil itu. Nominal dana yang diusulkan tersebut cukup memberatkan apalagi harus menggunakan nama perindividu.

Sejauh ini, ujar Budiman, peran-peran anggota Dewan menyangkut alokasi dana untuk masyarakat sudah terwakili ketika melaksanakan reses.  Anggota Dewan juga sudah melakukan tugasnya sebagai penyampai aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan pemerataan.

"Kalau ada aspirasi dari daerah ya kita sampaikan, tapi bukan kemudian dana itu diatasnamakan individu anggota dewan. Biarlah dana itu menjadi kewenangan masing-masing departemen sesuai dengan programnya," ujar Budiman.

Budiman menyatakan, jika batasan-batasan itu dilanggar maka akan menimbulkan kerancauan dalam tatanan Negara terutama menyangkut fungsi dan peran masing-masing lembaga.

Pendapat Budiman ini berbeda dengan politisi PDIP Eva Kusuma Sundari. Sampai pagi ini, Eva di sebuah stasiun televisi swasta, tetap menyatakan dukungan pada usulan Dana Dapil ini. Menurut Eva, Dana ini akan mengurangi "ruang gelap" dalam anggaran di daerah. (umi)

Laporan Edy Gustan | Mataram

• VIVAnews