VIVAnews - Penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) dinilai meredakan ketegangan yang akhir-akhir semakin memuncak. Suhu politik diharap menurun. 

"Saya telah mendengarkan sebagian pidato Presiden. Penjelasan Presiden penting untukcooling down. Jangan sampai timbul situasi panas dan ketegangan yang tidak perlu," kata anggota Komisi II Bidang Pemerintahan DPR, Budiman Sudjatmiko, kepada VIVAnews.com, Kamis 2 Desember 2010. 

Komisi II sebagai mitra kerja Menteri Dalam Negeri yang menangani persoalan dalam negeri, siap menerima draf RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diajukan oleh pemerintah. DPR masih menunggu usulan RUUK DIY dari pemerintah. "Karena kami belum tahu seperti apa persisnya isi draf itu," ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. 

SBY sendiri sempat menjabarkan garis besar dari draft RUU Keistimewaan Yogyakarta yang sedang digodok pemerintah. "Yang tengah kami pikirkan adalah keistimewaan Yogyakarta dalam artian utuh dan menyeluruh agar diatur dalam UU, yang selama ini belum diatur secara eksplisit, bukan semata politik praktis. 

SBY menilai, RUU Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya mengatur masalah kedudukan, kekuasaan, masa jabatan, dan cara pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, tapi juga mengatur pengelolaan tanah, tata ruang, dan pelestarian warisan sejarah Yogyakarta.

SBY menegaskan bahwa selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dirinya berpendapat bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah tetap yang terbaik dan paling tepat menjabat sebagai Gubernur DIY. 

Pernyataan ini dianggap penting dalam meredakan ketegangan antara Yogyakarta dan pemerintah pusat. Terlebih, setelah sebagian kalangan mereduksi persoalan penetapan atau pemilihan Gubernur DIY menjadi rivalitas politik antara Sultan dan SBY. SBY tak lupa menyampaikan salam dan hormatnya kepada masyarakat Yogyakarta.

"Kita harus menghargai penghormatan SBY kepada Yogyakarta," kata Budiman. Mantan aktivis ini yakin, pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta dapat diselesaikan pemerintah dan DPR pada periode ini.

RUU Keistimewaan Yogyakarta memang memiliki rekam jejak buruk sebagai RUU yang berkali-kali dibahas di DPR, namun selalu gagal diselesaikan.  "Kali ini harus bisa," ujar dia. (np)

• VIVAnews