Undang-Undang Desa lebih konkrit dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tahun 1960 ngatur yang diatas tanah, ngatur sumber daya alam yang ada di bawah tanah.

Kita hidup di sebuah masyarakat yang berjalan dalam sistem yang dinamik dan kompleks. Kompleksitas masyarakat Indonesia menyebabkannya mengidap potensi untuk berkembang dan bergerak ke dalam berbagai kemungkinan keadaan....

"Sayangnya bahwa pemerintahan desa belum memiliki legalitas atas kepemilikan aset-aset desa hasil pendampingan PNPM, bahkan lebih parah lagi terhadap keseluruhan aset desa, pemerintah desa tidak memiliki bukti legalitas kepemilikannya berupa sertifikat atas aset desa dalam hal ini sertifikat tanah aset desa,"

Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.