JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan Indonesia semestinya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Keberagaman dan integrasi potensi antar-daerah bisa menjadi sumber kekuatan dalam membangkitkan daya saing.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Gerakan Integritas Indonesia di Indonesian Cultural Observatory di Jakarta, Selasa (9/8). Narasumber dalam diskusi "Menyegarkan Paham Keindonesiaan" ini adalah anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko; peneliti Bandung Fe Institute, Hokky Situngkir; dan praktisi manajemen Elya Mustika.

Menurut Budiman, selama ini kebijakan yang lahir dari pemikiran elite dianggap luar biasa dan ekonomi menjadi ilmu yang eksklusif. Kalaupun ada upaya penyerapan aspirasi untuk penyusunan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan, apa yang disepakati di tingkat akar rumput berubah setelah ditetapkan oleh elite pemerintah.

Kenyataannya sebaliknya, pembangunan berhasil ketika bersifat partisipatori. Jadi, pemberdayaan akar rumput menjadi jawaban untuk mengentaskan warga dari kemiskinan.

Pemberdayaan akar rumput ini semestinya tidak lepas dari keberagaman Indonesia. Dalam analisis Bandung Fe Institute atas berbagai arsitektur tradisional, lagu dan batik di Indonesia, tampak pola kekerabatan budaya. Demikian pula dari sistem pemerintahan tradisional berbagai daerah dalam sejarah Indonesia, terlihat sistem pemerintahan Majapahit menjadi akar semua. "Jadi wajar saja apabila kita meniru sistem pemerintahan Majapahit," ujar Hokky.

Namun, saat ini pembagian provinsi di Indonesia sangat tidak beraturan dibandingkan dengan keberadaan suku-suku yang ada. Keterwakilan di DPR juga didominasi orang Jawa, sebaliknya perwakilan wilayah luas seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua sangat sedikit. Hal serupa juga tampak pada indeks pembangunan yang tinggi di Jawa dan rendah di luar Jawa.

Dengan berbasis pada keragaman dan budaya masyarakat, kata Elya Mustika yang mengusung konsep archipelagonomics, konsep pemberdayaan perlu terbuka terhadap partisipasi rakyat. (INA)