Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:
Jakarta, Merdeka Militer aktif belum saatnya diberikan hak memilih pada Pemilu 2009 mendatang. Demikian pandangan pengurus Relawan Perjuangan untuk Demokrasi (Repdem), Budiman Sudjatmiko disela acara diskusi di Jakarta Media Center, siang ini (Kamis, 13/7).
Menurutnya, pada dasarnya penggunaan hak pilih tergantung kultur politik negara. Tapi, dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini, hak pilih belum saatnya diberikan kepada militer aktif. “Saat ini prajurit masih tergantung komandan. Jadi belum bisa mengunakan hak pilihnya,” ujar Budiman. Dia berpendapat, militer aktif sebaiknya berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara.
Dia menyakini akan terjadi ‘pemaksaan’ agar TNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilui 2009, itu berarti kemandirian institusi itu semakin dipertanyakan. “Kalau terjadi pemaksaan, saya khawatir akan terjadi intervensi dan menggiring keluarga mereka untuk memilih partai tertentu,” ujar Budiman.
Kalau pun itu terjadi, dia berharap hak pilih militer itu jangan seotoriter ketika Orde Baru berkuasa. dry
Undang-Undang Desa lebih konkrit dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tahun 1960 ngatur yang diatas tanah, ngatur sumber daya alam yang ada di bawah tanah.
Bicara undang-undang, sesungguhnya kita harus sadar bahwa undang-undang tidak pernah lahir di ruang hukum semata. Melainkan undang-undang selalu merepresentasikan corak produksi masyarakatnya....
Catatan atas perjalanan hidupnya yang dirangkai sebagai novel heroik romantis ini memperlihatkan jalan panjang dan berliku yang mesti dilalui Budiman untuk konsisten memperjuangkan sesuatu...
 |
 |
 |
 |
© 2023 Budiman Sudjatmiko • kontak / privacy policy / terms |
