Pemkab Subang hari ini (11/1/2014) menggelar acara sosialisasi Undang –Undang  Desa (UU Desa) yang telah disahkan 18 Desember 2013 lalu. Dalam acara tersebut hadir beberapa pembicara termasuk perumus UU Desa Budiman Sudjatmiko untuk memberikan penjelasan langsung kepada para Kelapa Desa dan Camat yang ada di Kabupaten Subang. Pada kesempatan itu hadir pula Kepala BPK Jawa Barat yang menjelaskan tata kelola keuangan desa setelah diberlakukannya UU Desa di Kabupaten Subang.

Bupati Subang mengatakan pihaknya sengaja mendatangkan nara sumber kompeten agar para kepala desa memiliki wawasan menjelang diberlakukannya UU Desa, utamanya menyangkut pengelolaan anggaran yang nilainya besar.

Dia mengakui, besarnya nilai bantuan yang diberikan pusat kepada desa memunculkan kekhawatir beberapa kalangan, utamanya menyangkut kesiapan desa mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangannya. Oleh karena itu sebagai upaya mengatasi khawatiran yang berimplikasi negatif, terutama meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kami tidak ingin bantuan bisa menjadi berkah bagi desa, bukan sebaliknya menjadi musibah buat para kepala desa. Jadi perlu persiapan, menyongsong diberlakukannya UU desa itu, sekaligus pemahaman terhadap aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Ojang, bila UU Desa itu sudah direalisaikan, setiap desa nantinya akan mendapat bantuan sekitar Rp 1 miliar, dari pusat, provinsi, dan pemkab.

Perinciannya, dari pusat Rp 750 juta, bantuan gubernur Jabar Rp 125 juta.
Kemudian dari APBD kabupaten yang disalurkan melalui bantuan keuangan untuk desa Rp 90-Rp 120 juta, Alokasi Dana Desa Rp 100 juta serta dana infrastruktur desa Rp 50 juta.

Sementara itu Kepala Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Hasan Abdul Munir, mengatakan antusias dengan menantikan sosialisasi UU Desa tersebut. “Kami butuh pencerahan, supaya kami menjadi paham sekaligus persiapan bila UU desa diberlakukan,” ujarnya.

Asda I bidang pemerintahan, Cecep Supriatin mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah kegiatan berupa pelatihan dalam pengelolaan anggaran bagi kades dan perangkatnya, sebelum UU desa diberlakukan. Namun pihaknya masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah supaya tak bertabrakan dalam menyusun peraturan daerah.

“Nanti akan dilakukan bintek bagi kades, isinya memberikan pemahaman terkaita peraturan baru. Termasuk menghadirkan nara sumber dari berbagai bidang,” ujarnya.

Acara sosialisasi yang juga disiarkan langsung melalui laman Youtube Budiman Sudjatmiko ini juga dihadiri anggota DPR RI Dapil IX, Maruarar Sirait. (KS/PR)

Sumber: kotasubang.com