Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko
"Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas..."

Bergabung


Berlangganan Newsletter

Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:

Budiman Sudjatmiko Usulkan Struktur Khusus di PDIP sebagai Kontrol Ideologi
30 Nov -0001
Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.

JAKARTA - Menjelang Kongres III PDIP di Bali, 4-9 April, sebuah ide muncul dari Budiman Sudjatmiko. Ketua umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) -salah satu organisasi sayap PDIP- itu mengusulkan agar dibentuk struktur khusus di PDIP yang berfungsi mengontrol ideologi.

"Namanya bisa bermacam-macam. Majelis ideologi, misalnya,"" kata Budiman di Jakarta kemarin (26/2).

Dia menjelaskan, majelis ideologi itu akan menjaga setiap gerak partai yang mencerminkan komitmen terhadap Pancasila 1 Juni 1945 yang menjadi ideologi partai. ""Jadi, tidak ada lagi kader-kader partai (baik di level DPRD maupun pemerintah daerah, Red) yang membuat Perda bertentangan dengan Pancasila. Penyusunan APBD juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap wong cilik,"" ungkapnya.

Budiman mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Megawati selalu mengingatkan agar kader-kader PDIP memegang teguh ideologi partai di tengah terpaan gelombang neoliberalisme dan ekstremisme. ""Saya kira tanggung jawab tersebut tidak bisa diserahkan kepada Megawati sebagai individu. Melainkan harus menjadi kerja kolektif seluruh kader partai,"" tegas anggota Komisi II PRD (maksudnya DPR - Korwpdip) itu. (pri/agm)

 
Print Friendly and PDF

Budiman Sudjatmiko DPRRI bicara pentingnya kerja politik untuk mendorong praktik baik di desa menjadi sistem yang bekerja dengan kekuatan memaksa. Baginya, UU harus menyerap segala kreativitas desa.

Bicara undang-undang, sesungguhnya kita harus sadar bahwa undang-undang tidak pernah lahir di ruang hukum semata. Melainkan undang-undang selalu merepresentasikan corak produksi masyarakatnya....

"Sayangnya bahwa pemerintahan desa belum memiliki legalitas atas kepemilikan aset-aset desa hasil pendampingan PNPM, bahkan lebih parah lagi terhadap keseluruhan aset desa, pemerintah desa tidak memiliki bukti legalitas kepemilikannya berupa sertifikat atas aset desa dalam hal ini sertifikat tanah aset desa,"

Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.