Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko
"Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas..."

Bergabung


Berlangganan Newsletter

Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:

Budiman Sudjatmiko: Rakyat Desa Selalu Disakiti
30 Nov -0001
Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.

Purworejo – Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko MSc M.Pil menyatakan, para pemimpin negara berganti berkali-kali, namun tetap saja melukai rakyat desa. Cara menyembuhkan luka rakyat desa yakni dengan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa.

“Sejak RI berdiri, sudah 16 UU yang berkaitan dengan orang desa. Namun hanya satu UU yang berpihak kepada desa yakni UU tentang agraria, sedang 16 UU isinya justru merugikan petani dan melawan kepentingan desa,” kata Budiman di sela-sela Sosialisasi Perjuangan Parade Nusantara tentang UU Pemerintahan Desa dan UU Pembangunan Perdesaan yang diadakan paguyuban kades Polosoro di pendapa Kabupaten Purworejo (Jateng), Minggu (30/5).

Dikatakan Budiman, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Desa saat ini telah diajukan ke DPR RI dan sudah dibawa Badan Musyawarah ke Pansus DPR RI. RUU tentang Pemerintahan Desa ini sudah diagendakan untuk diparipurnakan pada Juli 2010 dan diharapkan akan diundangkan pada 2011. “Tugas saya mengawal atau memastikan poin-poin yang menjadi aspirasi kepala desa lolos,” katanya.

Budiman menambahkan, selama Februari-Mei 2010, dirinya berkeliling Pulau Jawa untuk mengumpulkan aspirasi dari kepala desa. Kesimpulannya, kepala desa menjadi bapak dan ibunya rakyat Indonesia karena berada di garis depan dalam ‘ngopeni’ rakyat. (BNC/tgr)

 
Print Friendly and PDF

Sosialisasi UU Desa oleh Budiman Sudjatmiko

Perlu dipahami secara bersama bahwa semangat melakukan peninjauan ulang PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar lebih menghargai dan mengakui hak asal usul seperti amanat UU No 6 tahun 2014 tentang desa khususnya azas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Kalau pemilihan presiden, okey lah dipilih secara langsung. Namun untuk pemilihan legislatif dikembalikan ke ranah partai....

Perda seperti itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika...