Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko
"Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas..."

Bergabung


Berlangganan Newsletter

Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:

Politisi DPR Bentuk Kaukus Pindah Ibukota
30 Nov -0001
Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.

VIVAnews - Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan sejumlah anggota dewan lintas fraksi berinisiatif membentuk Kaukus Pemindahan Ibukota. Kaukus itu akan menggodok ide pemindahan ibukota menjadi usul inisiatif RUU Pemindahan Ibukota. 

"Targetnya, menjadi RUU Pemindahan Ibukota pada 2011," kata Teguh di ruang Fraksi PAN, Rabu 13 Oktober 2010.

Menurut dia, sejumlah politisi bergabung dalam kaukus ini. Mereka adalah Arif Budimanta dan Budiman Sudjatmiko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Saan Mustopa, Sekretaris Fraksi Demokrat; M Romahurmuzy, Sekretaris Fraksi PPP, dan Akbar Faizal dari Fraksi Hanura. "Baru inisiasi awal, belum deklarasi," kata Teguh.

Sebelumnya, pengajar Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Muhammad Nasih mengatakan pemindahan ibukota sebuah keniscayaan karena beban berat yang ditanggung Jakarta. Menurut dia, perpindahan tersebut menjadi salah satu upaya membuat kota yang menjadi simbol negara sebagai kota yang baik.

Dia mencontohkan negara yang memindah ibukota negaranya terbilang sukses, yakni Brazil memindah ibukotanya dari Rio de Jenairo yang terlalu padat. "Attaturk memindahkan ibukota dari Istanbul ke Ankara setelah berhasil meruntuhkan kekhilafahan "dinasti" Usmaniyah," katanya.

Nasih memaparkan ada dua model pemindahan ibukota. Yakni, memindah pusat pemerintahannya saja ke luar jakarta dan tetap menjadikan Jakarta sebagai ibukota; memindah ibukota dan pusat pemerintahan sekaligus.

"Kedua model ini meniscayakan pemindahan seluruh lembaga negara di level pusat, baik dalam konteks rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," ujarnya. (umi)

• VIVAnews

 
Print Friendly and PDF

Siapkah Masyarakat Desa Mengawasi Aparat Desa Dalam Pelaksanaan UU Desa?

Label-label ideologi, kapitalisme, komunisme, sekular, nasionalis, menjadi kosa-kata yang umum dalam obrolan politik. Para pengamat menggunakan istilah tersebut untuk ....

Jadi, tidak benar jika hitungan desa rata-rata hanya akan mendapat Rp1 miliar. Yang benar adalah Rp 1,4 miliar....

Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.