JAKARTA-Politisi PDIP Budiman Sujatmiko menegaskan, masalah perpajakan masuk dalam domain politik dan keberadaan pansus angket mafia pajak di DPR akan membantu menghentikan politisasi kasus perpajakan yang selama ini terjadi.

"Pajak dari dulu dan dimana pun adalah persoalan politik. Berapa jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat dan alokasinya kemana saja, itu jelas merupakan keputusan politik," ujarnya kepada pers sesaat sebelum rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (22/2).

Menurut Budiman, pajak penting maknanya buat negara ini dan rencananya di tahun 2011, sebesar 80 % penerimaan negara akan berasal dari sektor pajak.

Dengan demikian, ia menambahkan, apabila penarikan pajaknya buruk, maka penerimaan negara akan berkurang. Selanjutnya apabila penerimaan pajak berkurang, maka akan berkurang pula uang untuk anggaran belanja publik atau program-program kesejahteraan masyarakat seperti sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Akan lebih kasihan lagi untuk desa, karena apabila target pemasukan APBN terpenuhi kira-kira Rp1.000 triliun, maka anggaran yang tersisa untuk pembangunan pedesaan hanya sekitar 1 persen saja.

"Apalagi kalau penerimaan negara berkurang, makin hancur desa kita. Semua aktivitas negara ini akan tersendat-sendat apabila tidak ada pendapatan yang memadai," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Budiman, mekanisme penyerapan pajak ini harus dibenahi lagi.

Lebih lanjut Budiman mengatakan bahwa keberadaan panitia hak angket pajak justru akan membantu menghentikan politisasi kasus perpajakan yang selama ini terjadi dan sudah berlarut-larut. Di media massa dan jejaring sosial masyarakat sudah berteriak agar kasus korupsi pajak segera di tuntaskan.

"Ya inilah langkah kita untuk memenuhi keinginan rakyat sebagai wakil rakyat," katanya.

Ditegaskannya pula bahwa seharusnya partai-partai diluar pendukung pemerintah mempunyai kewajiban yang lebih besar untuk membongkar mafia perpajakan ini.

Mengenai FPDIP sendiri, Budiman menyatakan sikapnya sudah jelas dan tegas, yakni bongkar semua masalah pajak dan selamatkan uang negara untuk rakyat. Selain itu, FPDIP juga tidak tidak mau digiring-giring oleh kepentingan pihak-pihak lain.

Ditanya soal pesimisme publik bahwa nasib angket pajak nantinya juga akan sama dengan kasus angket Century, Budiman mengatakan, bisa saja manuver itu digunakan. Tapi, ia menambahkan, yang jelas masyarakat akan menilai mana yang konsisten berjuang dan mana yang tidak karena semua proses di DPR ini nantinya akan terbuka.(ant/hrb)