Jakarta - Setelah berulang kali didesak ribuan kepala desa, pemerintah akhirnya menyerahkan RUU Desa kepada DPR. Atas pencapaian itu, Pembina Parade Nusantara, Budiman Sudjatmiko, mengatakan tugasnya sebagai anggota DPR hampir selesai.

Budiman, yang kini duduk di Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, ada 3 janjinya dalam kampanye kepada konstituennya di dapil Kabupaten Banyumas dan Cilacap. "Utang" janji itu yakni membangun rumah aspirasi, menyelesaikan konflik agraria dan menggolkan RUU Desa.

"Rumah aspirasi dan menyelesaikan konflik agraria sudah dilunasi. Sekarang tinggal saya mengawal pembahasan RUU Desa di DPR. Jadi utang saya tinggal setengah, dua setengah sudah lunas. Kalau mau mundur, ya mundur," kata Budiman dengan nafas ngos-ngosan.

Hal itu dikatakan Budiman setelah ikut berunjuk rasa bersama lima ribuan kepala desa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011) sore. Budiman berorasi sejak pagi saat Parade berdemo di depan kantor Kemendagri.

Budiman mengatakan, demonstrasi Parade Nusantara kali ini adalah peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya organisasi kemasyarakatan di Indonesia berhasil mendesak pemerintah menyerahkan sebuah RUU ke DPR.

"Ini adalah sejarah bahwa untuk pertama kalinya di Indonesia, atau mungkin di dunia, sebuah ormas berhasil mendesak pemerintah menyerahkan RUU, yang mungkin bagi mereka belum matang, ke DPR," kata Budiman.

Seperti diketahui, aksi para kepala desa Parade Nusantara ke Jakarta untuk menuntut RUU Desa hari ini adalah aksi massa ke tiga kalinya sejak Budiman duduk di DPR tahun 2009. Yang pertama adalah 22 Februari 2010 saat 42 ribu kepala desa menuntut agar RUU Desa bisa diprioritaskan dibahas dan diselesaikan 2010.

"Saat itu pemerintah janji akan segera menyerahkan RUU Desa ke DPR Juni 2010. Tapi tak kunjung dipenuhi," ujar mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik ini.

Kemudian, ketika sampai Juni 2010 RUU Desa tak kunjung diserahkan pemerintah, pada November 2010 para kepala desa dari Anyer sampai Panarukan berdemo di kabupaten masing-masing, menuntut RUU Desa segera diserahkan pemerintah.

"Ketika sampai bulan Juni 2011 ini pemerintah mengundurnya, maka sekarang puluhan ribu kepala desa kembali datang ke Jakarta dan menciptakan sejarah," ujarnya.

(lrn/lh)