TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO - Anggota Komisi Otonomi Daerah DPR RI, Budiman Sudjatmiko bergabung bersama ratusan kepala desa di Kabupaten Sukoharjo dalam aksi unjuk rasa yang digelar Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) di Gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (11/11/2011). Dalam aksi tersebut, para perangkat desa mendesak Pemerintah Pusat segera menyerahkan draft RUU Desa ke legislatif agar dapat segera disidangkan.

Budiman menegaskan, pengesahan UU Desa merupakan bagian dari janji politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa kampanye. Namun kenyataannya, hingga menjelang akhir tahun 2011 RUU tersebut tak kunjung disahkan. Padahal pembahasan RUU tersebut telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010 lalu. "Presiden jangan hanya mengarang lagu saja, bahkan bisa sampai mengeluarkan album keempat. Itu bukan bagian dari janji kampanye presiden," sindir Budiman dalam orasinya.

Program ini pun kembali masuk dalam Prolegnas 2011, namun sampai saat ini, pihak legislatif masih menunggu eksekutif melengkapi draft RUU yang telah diajukan. Sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri pada tahun ini pernah menyerahkan draft RUU tentang Desa kepada DPR. Namun, dewan tidak bisa menindaklanjuti karena draft tersebut diserahkan tanpa dilengkapi Surat Presiden.

Lambannya kinerja eksekutif tersebut cukup membuat sejumlah kalangan dewan gerah. Jika pemerintah tak kunjung mengambil tindakan dalam satu pekan mendatang, dewan akan mengambil alih inisiatif penyusunan RUU Desa tersebut. "Terpaksa DPR akan mengambil inisiatif. Langkah ini sangat konstitusional," tegasnya.

Legislatif juga pernah mengambil inisiatif penyusunan UU tentang Desa pada periode 2004-2009 lalu, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan dengan eksekutif. "Pada saat itu, kami mengusulkan agar anggaran untuk desa langsung masuk ke kas desa. Ini yang tidak disetujui eksekutif," akunya. Budiman berjanji akan menggalang kekuatan, baik di tingkat komisi maupun dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mulai pekan depan.

Dalam RUU yang akan disusun, pihaknya mengusulkan agar anggaran untuk desa diberikan sebesar 10 persen dari APBN. Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam kas daerah dan perangkat desa dapat mencairkan dana yang ada dengan menyusun program pembangunan desa melalui Musrenbangdes. "Saya yakin perangkat desa tidak akan gila harta, dana ini akan digunakan untuk pembangunan desanya," katanya.

Aksi tersebut sebenarnya akan digelar di Kantor Bupati Sukoharjo. Namun lokasi aksi dipindah ke Gedung DPRD karena Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya sedang menghadiri rapat paripuran dengan DPRD Sukoharjo. Para pengunjuk rasa meminta Wardoyo menandatangani surat pernyataan sikap bupati yang akan mendukung pengesahan RUU Desa. "Saya mohon dengan sangat Bapak Presiden tidak umbar janji saja dan hal ini dapat segera ditindaklanjuti," harapnya. (ade)