Jakarta - Pembangunan ekonomi Indonesia yang oleh sebagian orang dianggap menggunakan sistem neoliberalisme, dinilai telah gagal. Politik dan sistem neoliberalisme dinilai sebagai sebuah kombinasi paling baik dalam memiskinkan masyarakat, dan sarana mengeruk kekayaan bagi segelintir elite.

"Pembangunan ekonomi kita gagal. 104 Juta penduduk Indonesia dikategorikan miskin, bila menggunakan standar Bank Dunia penghasilan USD 2 perhari," ujar politisi PDI-P, Budiman Sudjatmiko dalam acara "Menyegarkan Faham KeIndonesiaan; Gagasan Archipelagonomics di Gedung Indonesian Cultural Observatory, jalan Veteran I no 23 Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2011) malam.

Masih menurut Budiman, politik seharusnya bisa menjadi akses untuk rakyat memperoleh hak-hak politiknya. Namun, menurutnya, sekarang ini politik sekarang hanya menjadi saluran untuk korupsi, birokrasi yang kacau juga menjadi celah.

"Politik seharusnya menjadi akses untuk rakyat memperoleh hak-hak politiknya. Selain itu birokrasi yang amburadul memang memungkinkan orang bisa mencuri," tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, penggiat bidang ekonomi rakyat, Elya Mustika, memaparkan sebuah konsep ekonomi baru untuk memecahkan permasalahan ekonomi di Indonesia. Konsepnya adalah archipelagonomics di mana pembangunan ekonomi didasarkan pada pengembangan rakyat setempat.

"Konsep ini disebut archipelagonomics, di mana pembangunan ekonomi didasarkan pada kekuatan rakyat. Cara ini mungkin bisa dibilang antiinvestasi di mana sebenarnya investasi hanyalah untuk kepentingan perusahaan saja bukan kepentingan rakyat," tegas Elya.

Masih menurut Elya, paradigma pembangunan ekonomi saat ini harus diubah. Pembangunan ekonomi yang baik seharusnya, tidak berfokus pada pengentasan kemiskinan. Poin yang penting adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup (membangun disposable income).

Dari sisi pendekatan ilmiah, juga dapat dilihat bagaimana seharusnya pembangunan ekonomi yang cocok di Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia yang ada sekarang terlihat sekali belum memenuhi azas keadilan.

"Dalam penelitian saya, saya menemukan indeks manusia dan pembangunan ekonomi masih paling tinggi di Jawa dan Sumatra. Sementara di 3 pulau besar lainnya tidak menunjukkan adanya sesuatu yang signifikan," terang peneliti dari Bandung Fe Institute, Hokky Situngkir.

Indeks pembangunan manusia yang baik, ternyata juga menyuburkan praktik korupsi di daerah Jawa dan Sumatera. "Dominasi keterwakilan di DPR, hanya dari Jawa dan Sumatera. Sedangkan dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, sedikit sekali. Tempat para koruptor juga paling banyak di Jawa dan Sumatra," tutup Hokky.

(lrn/mpr)