Senayan - Wakil Ketua Pansus RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) Budiman Sudjatmiko berharap RUU Pemda setelah disahkan akan menjadi undang-undang yang komprehensif dalam mengatur banyak hal terkait dengan penyelengaraan pemerintah, di antaranya distribusi kewenangan pada setiap tingkatan (provinsi dan kabupaten/kota), kerja sama antar daerah, perencanaan pembangunan bersama, sinergi antar pemerintah dalam setiap tingkatan (provinsi dengan kabupaten/kota).

"RUU Pemda ini juga sangat diharapkan untuk mampu mengeliminir persoalan-persoalan yang selama ini terjadi, di mana tidak jarang kita melihat ada semacam tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara gubernur dengan bupati, gubernur dengan walikota dan sebagainya," ujar Budiman Sudjatmiko dalam rilisnya yang diterima JurnalParlemen, Rabu (3/4).

Kata Budiman, jika konflik kewenangan itu dikaitkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang secara langsung berkaitan dengan pendapatan daerah, konflik kewenangan seringkali berlarut-larut.

"Sehingga pada akhirnya rakyat yang jadi korban, investasi enggan masuk karena ketidakpastian dan situasi menjadi tidak kondusif untuk pertumbuhan dan aktivitas ekonomi," tambahnya.

Kata Budiman, memang banyak hal lain yang masih patut menjadi perhatian, di antaranya adalah pengelolaan sumberdaya keuangan. Dan, yang menarik adalah bagaimana pemerintah pusat harus memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang mau bersinergi dan bersama-sama melakukan perencanaan pembangunan.

"Sehingga misalnya dua atau lebih kabupaten/kota yang berdekatan melakukan program pembangunan bersama yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya," ujar politisi PDIP.

Sumber: jurnalparlemen.com