Anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemerintah perlu menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. "Kasus Sumiati bukan satu-satunya yang terjadi yang menimpa TKI kita."Persoalannya, ini bukan cuma di Arab Saudi tapi di berbagai negara lain. Moratorium (penghentian) pengiriman TKI sampai ada perbaikan kemampuan pemerintah dalam melindungi TKI," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, berbagai kasus yang menimpa pekerja Indonesia di luar negeri menunjukan kurangnya penghargaan terhadap pemerintah Indonesia.

Pemerintah kurang memberi perlindungan warga negaranya di luar negeri.

"Bagi saya, ini cerminan bahwa TKI kita sebagai representasi rakyat Indonesia kebanyakan tidak dilihat sebagai warga negara sebuah negara besar. Ini tentu menyiratkan cara pandang orang-orang di luar negeri dalam melihat Indonesia. Sebagai sesama Bangsa Indonesia dan manusia, ini melukai perasaan," katanya.

Ia menambahkan, tanpa ketegasan pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya terutama TKI dimanapun berada, korban akan terus berjatuhan.

"Pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas terhadap perlindungan TKI, juga melakukan pembelaan habis-habisan terhadap mereka yang terancam hukuman seumur hidup atau mati di negara lain. Tidak bisa begini terus-terusan," katanya.

Sejumlah kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Tidak hanya di Arab Saudi, namun ada juga di Malaysia dan Taiwan.

Ketua Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Nusa Tenggara Barat, Heni Hendrawani mengatakan, kekerasan dan penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia asal daerah ini selama Januari-Oktober 2010 mencapai 1.193 kasus.

"Sebanyak 1.193 kasus itu melibatkan 250 orang TKI termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW)," katanya.

Kasus penyiksaan terhadap Sumiati, TKI asal Dompu yang bekerja di Madinah Arab Saudi dan tewasnya Kikim Komariah, yang diduga disiksa majikannya di Arab Saudi dan jasadnya ditemukan di tong sampah, telah membuat gelombang demonstrasi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Sementara itu, pemerintah Indonesia akan memperbaiki kontrak kerja tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi untuk mencegah penyiksaan seperti yang dialami Sumiati dan Kikim beberapa waktu lalu. "Kami akan perbaiki kontrak kerja, jadi nanti akan dimasukkan hal-hal seperti peta rumah majikan, jumlah pengguna, besar penghasilan keluarga, akses komunikasi dan libur minimal seminggu sekali," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar seusai rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, rm