Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko
"Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas..."

Bergabung


Berlangganan Newsletter

Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:

Baleg DPR: RUU Desa yang Didesak Parade Nusantara Belum Resmi
30 Nov -0001
Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.

Jakarta - RUU Desa yang diserahkan pemerintah karena desakan kepala desa dari Parade Nusantara ternyata belum resmi. Sebab, setiap draf RUU resmi pemerintah pasti dikirimkan Presiden langsung ke Pimpinan DPR.

"Ini juga belum ada tanda tangan Presiden. Jadi baru draf awal pemerintah, yang belum difinalisasi dan harmonisasi," kata Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono, saat dihubungi detikcom, Senin (20/6/2011).

Sebelumnya, atas desakan 5 ribuan kepala desa, RUU Desa diserahkan Kemendagri lewat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Ayip Muflich dan Dirjen Kesbangpol Tanri Balilamo ke Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono. Penyerahterimaan disaksikan Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso.

Ignatius menjelaskan, proses tersebut hanya konsultasi pihak Kemendagri kepada Baleg DPR atas desakan Parade Nusantara. Dia mengakui, proses konsultasi draf RUU yang belum final itu tidak biasa.

"Ini langkah khusus. Itu mungkin karena desakan Parade saja agar proses di pemerintah lebih cepat," kata politikus Partai Demokrat ini.

Karena belum merupakan draf resmi pemerintah, lanjut Ignatius, draf yang diterima Baleg DPR sore tadi masih sangat mungkin untuk berubah.

Sebelumnya, Sudir mengungkapkan, draf RUU tersebut memuat anggaran dana pembangunan desa 5 persen dari APBN, jauh dari tuntutan Parade yakni 10 persen dari APBN. RUU juga memuat masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dari sebelumnya 6 tahun.

(lrn/ape)

 
Print Friendly and PDF

May 1997 Increasing numbers of Indonesians are daring to oppose the government despite the harsh penalties.

Demi Indonesia yang lebih baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, ....

Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.

Perda seperti itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika...