Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko
"Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas..."

Bergabung


Berlangganan Newsletter

Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:

Budiman: Pernyataan SBY Soal Petani Tak Berpolitik Mirip Orba
30 Nov -0001
Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.

Jakarta - Imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar petani dan nelayan tidak berpolitik praktis terus menuai kritikan. Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko menilai pernyataan SBY itu diskriminatif, mirip Orde Baru.

"Apakah berpolitik praktis itu hanya hak-nya pengusaha, intelektual, seniman, agamawan saja?" kata Budiman saat dihubungi detikcom, Rabu (22/6/2011).

Budiman menegaskan, berpolitik adalah hak warga negara. Hanya warga negara tertentu yang tidak boleh berpolitik praktis karena sudah punya hak lebih untuk memegang otoritas represi, yaitu prajurit TNI dan Polri. Dia juga menentang wacana dalam RUU Desa soal kepala desa tak boleh berpolitik.

"Pernyataan SBY yang menyatakan bahwa petani dan nelayan jangan berpolitik itu mirip sikap Orde Baru. Apa bedanya nelayan dan petani dengan warga negara lain? Mereka berhak masuk partai, berhak dipilih juga sebagai anggota DPR atau pun eksekutif," ujar eks Ketum Partai Rakyat Demokratik ini.

Budiman mencontohkan, di luar negeri ada petani yang bisa jadi presiden seperti Evo Morales di Bolivia. Juga ada buruh yang jadi presiden seperti Lula da Silva di Brasil dan Willy Brandt, bekas kanselir Jerman Barat.

"Bapak Presiden SBY perlu mempelajari soal hak asasi manusia lebih banyak lagi, moga-moga ini karena keseleo lidah," ujarnya.

(lrn/fay)

 
Print Friendly and PDF

Tasyakuran lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa di Desa Sambak, Magelang diisi orasi oleh sejumlah tokoh diantaranya oleh Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa.

Kemerdekaan sejatinya adalah berhentinya eksploitasi kembalinya hak-hak rakyat untuk mengelola sumber daya alam/agraria bagi kesejahteraan seluruh anak bangsa...

"Sayangnya bahwa pemerintahan desa belum memiliki legalitas atas kepemilikan aset-aset desa hasil pendampingan PNPM, bahkan lebih parah lagi terhadap keseluruhan aset desa, pemerintah desa tidak memiliki bukti legalitas kepemilikannya berupa sertifikat atas aset desa dalam hal ini sertifikat tanah aset desa,"

"Saya butuh uang. Butuh uang untuk biaya kampanye,"